Pemprov DKI Jakarta Wacanakan Beli LPG 3Kg Pakai QRIS
 |
| Ilustrasi. Pemprov DKI Jakarta mewacanakan pembelian LPG 3Kg menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. (Dok. Ist) |
TAJAM.NET - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah merancang sistem baru dalam penyaluran LPG 3 kg dengan menerapkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kuota elpiji subsidi tetap terjaga dan hanya digunakan oleh warga yang berhak.
“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” kata Hari dikutip dari ANTARA, Rabu (12/2/2025).
Selama ini, distribusi LPG 3 kg di tingkat pangkalan hanya mengandalkan KTP sebagai syarat pembelian. Namun, sistem ini dinilai belum efektif karena belum memiliki mekanisme yang jelas, sehingga warga di luar Jakarta masih dapat membeli elpiji subsidi tersebut.
Dengan adanya kode QR, pemerintah tidak hanya dapat memverifikasi domisili pembeli tetapi juga memastikan bahwa penerima merupakan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan subsidi. Hari menekankan bahwa program ini bertujuan agar distribusi LPG lebih tepat sasaran.
“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” tambahnya.
Meskipun demikian, belum ada kepastian kapan mekanisme ini akan diterapkan. Namun, sistem ini diharapkan dapat memastikan bahwa elpiji subsidi benar-benar dinikmati oleh warga Jakarta yang membutuhkan.
Pemprov DKI: Tidak ada kelangkaan gas melon di Jakarta
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi kelangkaan LPG 3 kg di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa yang terjadi hanyalah panic buying di masyarakat akibat perubahan mendadak dalam mekanisme distribusi.
“Perlu saya sampaikan per 1 Februari kemarin itu sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak pernah ada kelangkaan. Tapi memang terjadi perubahan mekanismenya. Nah setelah 1 Februari itu begitu dilepas, seperti biasa lagi mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menyaksikan hari ini pun berjalan dengan lancar,” ujar Eli di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa terjadi pengurangan kuota LPG 3 kg untuk DKI Jakarta pada tahun 2025. Pemprov DKI sebelumnya telah mengusulkan peningkatan kuota sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya, tetapi usulan tersebut tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Akibatnya, kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 hanya sebesar 407.555 metric ton (MT), lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT.
Meski ada pengurangan kuota, Eli meminta masyarakat untuk tidak panik. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memiliki mekanisme rutin untuk menjaga pasokan LPG tetap stabil di tengah masyarakat.
“Jadi kaitannya dengan kuota kita yang turun 4 persen, itu mohon berkenan tidak disikapi dengan panik, sekali lagi saya sampaikan,” tutur Eli.
Kajian revisi Pergub dan pengawasan distribusi
Pemprov DKI Jakarta juga sedang mempertimbangkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pangkalan.
Eli menyatakan bahwa kajian ini bertujuan untuk memastikan LPG subsidi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita saat sekarang ini sedang mengkaji tentang usulan revisi Pergub, baik itu tentang HET-nya, baik itu bagaimana sesungguhnya tepat sasarannya,” katanya.
Selain itu, pengawasan distribusi elpiji subsidi juga akan ditingkatkan. Salah satu cara yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan sistem pembayaran digital dengan kode QR.
“Jadi ini masih dalam pembahasan, bayangan kita seperti itu, kajian kita secara holistik, kira-kira yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita lebih baik lagi akan kita pakai,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap distribusi LPG 3 kg dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
