 |
| Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Selasa (17/12/2024) guna membahas langkah-langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Dok. ANTARA). |
TAJAM.NET - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengadakan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai bagian dari upaya mewujudkan target pemerintah mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025.
Dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/12/2024), Mensos menjelaskan bahwa pertemuan ini menekankan pentingnya penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan dalam pelaksanaan program. "Sasaran program diusulkan melalui DTKS sebagai dasar pelaksanaan, kemudian eksekusi melalui tiga Direktorat Jenderal dengan masing-masing tugas dan fungsi," ujar Mensos.
Ia menambahkan, program-program Kementerian Sosial dirancang dengan pendekatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas di lapangan. Beberapa program utama yang telah dijalankan meliputi penyaluran bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan serta masyarakat miskin.
"Kami memastikan program bantuan bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial, agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," imbuh Saifullah Yusuf.
Mensos juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian lain, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.
"Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar program yang kami jalankan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin," tegasnya. Ia juga menggarisbawahi perlunya monitoring dan evaluasi yang lebih kuat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan terpadu dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menangani angka kemiskinan ekstrem yang masih ada di sejumlah daerah.
"Target kita jelas, yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Untuk itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, serta pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya," kata Muhaimin.
Ia juga menyoroti tantangan yang kerap dihadapi, seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi program.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak turut memberikan masukan terkait kendala di lapangan. Beberapa isu yang diangkat meliputi ketimpangan infrastruktur, hambatan distribusi bantuan, serta perlunya pelatihan lebih lanjut untuk pelaksana program di tingkat daerah.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam memadukan upaya pemerintah untuk menciptakan solusi nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dengan koordinasi yang kuat dan program yang tepat sasaran, pemerintah optimistis dapat mencapai target nol kemiskinan ekstrem dalam dua tahun ke depan.