 |
| Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subiantk di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Dok. ANTARA) |
JAKARTA, TAJAM.NET – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.
"Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata AHY.
Menurut AHY, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan IKN harus diprioritaskan sebagai infrastruktur vital guna mendukung jalannya pemerintahan. Pembangunan tahap awal yang hampir selesai adalah fasilitas untuk kantor eksekutif dan kementerian.
Namun, AHY menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas untuk sektor legislatif dan yudikatif masih dalam rencana agar dalam empat hingga lima tahun mendatang, seluruh infrastruktur yang diperlukan dapat rampung.
"Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan," jelasnya.
Agar proses pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, AHY menyatakan bahwa kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan menata kembali peta jalan pembangunan infrastruktur.
"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," AHY menutup pernyataannya.
Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, turut menargetkan percepatan pembangunan IKN dengan melibatkan investasi swasta. Basuki mengungkapkan bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, telah terdapat sekitar 500 letter of intent (LoI) dari berbagai pihak, yang mencakup investor, konsultan, kontraktor, dan pemasok.
"Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," katanya.
Dengan antusiasme investor swasta, Basuki optimistis bahwa proses pembangunan IKN dapat dipercepat dalam tiga hingga empat tahun mendatang.