TAJAM.NET - Menteri Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa judi online tidak hanya menjadi masalah sosial yang serius, tetapi juga berkontribusi pada lahirnya kemiskinan baru di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
"Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis, pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online," ungkap Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin.
Cak Imin mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam praktik judi online. Banyak di antara mereka terjebak hingga kehilangan harta benda, yang akhirnya membuat mereka jatuh miskin.
Menurutnya, judi online sebenarnya adalah bentuk penipuan yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan.
"Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrem kita atasi, rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau ini (judol) tidak kita atasi dari hulu dan hilirnya, kita sangat khawatir, judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita," jelasnya.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah mengembangkan dua strategi utama. Pertama, pengawasan ketat terhadap aktivitas digital yang berkaitan dengan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diberi mandat untuk memantau transaksi perbankan yang mencurigakan, terutama yang terkait dengan platform judi.
Kedua, pemerintah berfokus pada peningkatan literasi digital di masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang harus dihindari.
"Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online adalah penipuan yang harus dilawan dengan kesadaran penuh," tambahnya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pendamping desa, kader Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pemerintah daerah, untuk aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya judi online. Selain itu, kampanye melalui platform digital dan pertemuan langsung dengan masyarakat juga dianggap sebagai langkah strategis untuk menyampaikan edukasi secara efektif.
Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, pemerintah berharap dapat mencegah meluasnya dampak negatif judi online yang mengancam kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga rakyat paling bawah terutama, jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan," tutupnya.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kemiskinan baru, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman judi online.