 |
| Kurikulum Merdeka (Dok. Ist) |
Tajam.net - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakin bahwa Kurikulum Merdeka akan terus dipertahankan meskipun Indonesia beralih kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
"Saya rasa kita bisa optimislah bahwa kurikulum ini akan berlanjut," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo dilansir dari Medcom, Selasa (6/8)
Kurikulum Merdeka sendiri mulai diterapkan sejak tahun 2021, namun masih memiliki keterbatasan dalam implementasinya di tahun pertama.
"Tapi di tahun 2022 Kurikulum Merdeka itu sudah diterapkan sekitar 50 sampai 60 persen setidaknya di SMA di Indonesia. Sekarang sudah diterapkan 95 persen lebih sekolah di Indonesia," beber dia
Menurut Nino, yang merupakan sapaan dari Anindito Aditomo, implementasi Kurikulum Merdeka merupakan hal yang terus berjalan karena usia kurikulum yang masih sangat muda.
"Ada sekolah yang baru menerapkan satu tahun, dua tahun, masa sekolah kita semua dipaksa berubah lagi," ujar dia.
Dia juga meyakini bahwa jika ada ketidaksempurnaan dalam kurikulum, yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan konten, bukan menggantikan seluruh kurikulum.
Dengan mempertahankan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek akan terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, menyesuaikan lebih baik dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia saat ini.
Kurikulum Merdeka diharapkan dapat lebih memfokuskan pada penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa ketimbang pembelajaran yang hanya menghafal.
"Tapi bahwa kurikulum ini akan dievaluasi, direvisi, diperbaiki di sana-sini, itu saya kira wajar dan memang perlu dilakukan secara berkala. Tapi insyaallah garis besarnya, moga-moga insyaallah akan berlanjut," ujar Nino.
Dengan demikian, Indonesia bisa mempersiapkan generasi muda yang lebih handal dan berdaya saing, serta dapat bersaing di dunia yang semakin kompetitif.