 |
| Hasto Kristiyanto (Dok. Ist) |
TAJAM.NET - PDIP angkat bicara menyikapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo dalam akhir masa jabatannya.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, permintaan maaf tidaklah cukup untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil oleh presiden selama menjabat.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas di depan rakyat tanpa terkecuali.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Permohonan maaf Presiden Jokowi disampaikan pada acara zikir dan doa kebangsaan menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-79 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.
"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi mengaku bahwa dia tidak sempurna dan menyadari bahwa tak semua pihak mampu memenuhi harapannya.
"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ujarnya.
Namun demikian, PDIP berpandangan bahwa permintaan maaf tidaklah cukup sebagai sebuah pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambil.
Sebaliknya, PDIP mengharapkan agar tiap keputusan yang diambil oleh kepala negara memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di depan seluruh masyarakat.
