 |
| Potret Hasto Kristiyanto yang absen di KPK (Dok. Ist) |
Tajam.net Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Hasto menjelaskan alasannya.
Hasto seharusnya hadir di KPK pada Jumat, 19 Juli 2024. Ia membantah terlibat dalam kasus tersebut.
Hasto mengaku baru mengetahui tentang surat panggilan itu pada pagi hari sebelum tanggal yang ditentukan. Surat itu diterima oleh sopirnya saat ia sedang bertugas di Jogja. Ia tidak mendapatkan laporan, sehingga tidak tahu ada panggilan.
"Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (20/7).
Selain itu, Hasto tidak bisa hadir karena memimpin rapat pilkada. Ia meminta maaf atas ketidakhadirannya.
"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada," ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa dia masih terdaftar sebagai konsultan di KTP-nya karena pernah bekerja di BUMN.
Ia menyatakan bahwa panggilan KPK berkaitan dengan Pilpres 2019, saat ia menjadi Sekretaris Tim Pemenangan. Ia menegaskan tidak ada hubungan dengan kasus tersebut.
"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," jelasnya
Hasto memastikan akan hadir di panggilan KPK berikutnya dan meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan.
Ia menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tuturnya.
