 |
| Ilustrasi OJK (Dok. Ist) |
Tajam.net Menurut Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan OJK bernama Zulkifli Salim, jumlah bank yang mengalami bangkrut di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan.
Hingga bulan Juni 2024 sudah ada 12 bank yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.
Oleh karena itu, OJK telah menyiapkan sebuah panduan yang disebut digital resilience guideline agar bank-bank tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.
Panduan tersebut akan membahas tentang keamanan dari serangan siber serta daya saing produk perbankan.
Menurut Zulkifli, kasus bangkrutnya bank bukan hanya karena serangan siber, tetapi juga karena kurangnya daya saing produk.
"Banyak kasus perbankan yg jatuh bukan hanya siber attack. Contoh di UK ada MobBank. Itu shareholder-nya Royal Bank of Scotland. Kurang besar apa itu, tapi ternyata nggak sukses. Ternyata customer engagement-nya kurang. Jadi ada resiliensi dari produk kompetitif," jelasnya.
Sebagai contoh, bank MoBank di Inggris yang merupakan bagian dari Royal Bank of Scotland mengalami kegagalan meskipun berada dalam naungan bank besar seperti itu.
Masalahnya, MoBank kurang sukses dalam menarik minat konsumen karena kurangnya "customer engagement".
Selain itu, OJK juga sedang menyusun panduan baru untuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam perbankan.
"Program kami juga tahun ini sedang menyusun AI guideline untuk banking Indonesia. Untuk perbankan ada beberapa kasus pengguna AI di luar negeri yang tidak fair. Makanya di Singapura sudah ada kaya fairness accountability and transparency dalam penggunaan AI," jelasnya
OJK ingin memastikan bahwa penggunaan teknologi AI dalam perbankan tidak menimbulkan masalah dan tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sebab, beberapa kasus penggunaan teknologi AI di luar negeri dianggap tidak adil, seperti kasus di Amerika Serikat di mana ras tertentu mendapatkan pendanaan lebih kecil dibandingkan ras lainnya.
OJK ingin menghindari penggunaan teknologi AI yang tidak fair seperti itu. Di Singapura, sudah ada panduan yang menyebutkan tentang fairness, accountability, dan transparency dalam penggunaan teknologi AI.
Selain itu, OJK ingin membuat panduan serupa agar perbankan di Indonesia dapat mengikuti prinsip-prinsip tersebut.
